Structural Adjusment Program Oleh IMF di Indonesia Saat Krisis Ekonomi 1997-1998

Krisis ekonomi merupakan sutu peristiwa dimana di suatu negara terjadi penurunan kondisi ekonomi, yang ditandai dengan menurunnya nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing, naiknya harga-harga, sampai menurunnya Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997-1998 merupakan suatu peristiwa kelam yang tercatat dalam sejarah pembangunan bangsa Indonesia. krisis ekonomi yang diawali dengan krisis moneter yang terjadi pada pertengan tahun 1997 membuktikan bahwa perekonomian nasional saat itu tidak sekokoh seperti yang dibayangkan saat itu. Akibat dari krisis tersebut, pendapatan per kapita Indonesia terpuruk dari yang awalnya 980 USD pada tahun 1997 menjadi sekitar 500 USD pada tahun 1999. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia juga merosot tajam, dari yang awalnya 8,2 persen pada tahun 1995, menjadi -13,4 persen pada tahun 1998.[1]

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada masa itu diawali dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, karena hal tersebut sangat memengaruhi kondisi perekonomian nasional. Penyebab utama dari krisis ekonomi ini adalah karena utang swasta terhadap luar negeri yang telah mencapai jumlah yang sangat besar. Yang jebol bukanlah sector rupiah dalam negeri, melainkan sektor luar negeri, akibatnya nilai tukar rupiah terus merosot tajam. Bank dunia menyebutkan empat sebab utama yang membuat krisis meuju kea rah kebangkrutan. Yang pertama adalah akumulasi utang luar negeri yang sangat cepat dari tahun 1992 sampai dengan bulan juli yahun 1997 dan jatuh temponya rata-rata hanya 18 bulan. Yang kedua adalah lemahnya system perbankan Indonesia pada masa itu. Yang ketiga adalah masalah internal pemerintahan, termasuk kemampuan pemerintah menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi. Pemerintah terkesan tidak kompeten dalam menangani krisis sehingga terjadi krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Yang keempat adalah ketidakstabilan kondisi politik Indonesia pada saat itu dan pertanyaan mengenai kondisi kesehatan presiden Soeharto.

Ketika Indonesia dihempaskan oleh krisis ekonomi yang luar biasa, terjadi kepanikan diantara para pelaku ekonomi maupun konsultan ekonomi yang pendapatnya sering dijadikan acuan. Tidak banyak yang mengetahui bahwa selama kurang lebih Sembilan tahun terakhir masa pemerintahan orde baru, pertumbuhan ekonomi di Indonesia bukan berbasis pada kekuatan sumber daya manusia (SDM), teknologi, atau modal sosial ada di dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih banyak digerakkan oleh meningkatnya budaya konsumtif di kalanga rakyat kelas menengah-atas dan pertumbuhan sector-sektor non-tradded goods seperti berbagai jenis bisnis property. Kerapuhan struktur ekonomi di Indonesia juga bisa dilihat pada sector pasar modal. Dengan dua sector yang mendominasi investasi adalah property dan perbankan.  Jadi kurang tepat dikatakan bahwa krisis ekonomi di Indoensia tahun 1997 disebabkan karena pengaruh penularan dari krisis ekonomi Asia.  Kajian para ahli ekonomi menyemukan sejumlah penyebab krisis ekonomi di Indonesia seperti manajemen moneter dan perbankan yang buruk, intervensi pemerintahan dalam perekonomian terlalu besar, praktek-praktek KKN yang terus berlangsung, rendahnya kepercayaan pasar, terlalu bergantung pada modal asing jangka pendek, dan utang luar negeri yang semakin meningkat.[2]

Untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia, IMF menyarankan program reformasi ekonomi yang mencakup empat bidang yaitu :

  1. Penyehatan sector keuangan
  2. Kebijakan fiscal
  3. Kebijakan moneter
  4. Penyesuaian structural

Straktegi yang akan dilaksanakan adalah :

  1. menstabilkan rupiah pada tingkat yang sesuai dengan kekuatan ekonomi Indonesia
  2. memperkuat dan mempercepat restrukturisasi sistim perbankan
  3. memperkuat implementasi reformasi struktural untuk membangun ekonomi yang efisien dan berdaya saing
  4. menyusun kerangka untuk mengatasi masalah utang perusahaan swasta;
  5. kembalikan pembelanjaan perdagangan pada keadaan yang normal, sehingga ekspor bisa bangkit kembali.

Prioritas utama dari program IMF ini adalah restrukturisasi sektor perbankan. Pemerintah akan terus menjamin kelangsungan kredit murah bagi perusahaan kecilmenengah dan koperasi dengan tambahan dana dari anggaran pemerintah (butir 16 dan 20 dari Suplemen). Sementara itu Menko Ekuin/ Kepala Bappenas menegaskan bahwa “Dana IMF dan sebagainya memang tidak kita gunakan untuk intervensi, tetapi untuk mendukung neraca pembayaran serta memberi rasa aman, rasa tenteram, dan rasa kepercayaan terhadap perekonomian bahwa kita memiliki cukup devisa untuk mengimpor dan memenuhi kewajiban-kewajiban luar negeri” (Kompas, 6 Mei 1998).[3]

Kebijakan penyesuaian structural oleh IMF ternyata gagal untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia. akibat dari kebijakan tersebut bukannya menurunkan dampak krisis apalagi memulihkan, justru kebijakan tersebut menyebabkan perekonomian Indonesia semakin terpuruk, dan melahirkan krisis multi dimensi yang berkepanjangan.

”Menurut Revrisond Baswir, setidaknya ada 10 dosa IMF yang menyebabkan terpuruknya kehidupan masyarakat Indonesia yaitu: (1) IMF menyebabkan terjadinya pelembagaan suatu sistem kolonialisme baru. (2) IMF menyebabkan makin dominannya peranan TNC (konglomerasi internasional). (3) IMF mendorong dikorbankannya kepentingan rakyat banyak untuk menyelamatkan para bankir. (4) IMF menyebabkan meningkatnya komersialisasi pelayanan publik. (5) IMF menyebabkan semakin meluasnya pengangguran. (6) IMF menyebabkan semakin merosotnya upah buruh. (7) IMF menyebabkan semakin terpinggirkannya kaum perempuan. (8) IMF menyebabkan semakin rusaknya lingkungan. (9) IMF menyebabkan semakin melebarnya kesenjangan kaya miskin. (10) IMF menyebabkan semakin parahnya krisis ekonomi.”[4]

Kesepuluh hal di atas menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian structural oleh IMF untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia merupakan kebijakan yang salah kaprah. Di balik penerapan kebijakan tersebut terdapat sebuah agenda besar liberalisasi, kapitalisme global, dan penerapan neo-kolonialisme di negara-negara berkembang. Akibatnya, negara-negara maju di balik IMF akan dapat lebih leluasa untuk mengintervensi kebijakan ekonomi di negara-negara berkembang yang memnijam uang kepada IMF dengan persyaratan-persyaratan yang sarat akan kepentingan negara maju untuk menguasai negara berkembang.

[1] Almareza Saputro, Krisis Ekonomi 1997-1998 Indonesia, Jurnal Ilmiah : 5 Oktober 2010.

[2] Andrinof A. Chaniago, Gagalnya Pembangunan : Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru, Jakarta : LP3ES, 2012, hlm 74-77.

[3] Lepi T. Tarmidi, Krisis moneter Indonesia : sebab, dampak, peran IMF dan saran, Pemda Tk. II Indragiri Hilir, 1999.  

[4] http://jurnal-ekonomi.org/imf-dan-bahaya-yang-ditimbulkannya/ diakses pada tanggal 14 Juni 2015 pukul 20.12 WIB.